23 PPK Baru Dilantik Serentak

oleh

Pelantikan PPK Hasil Rekrutmen pasca putusan MK

MELAWINEWS.COM, Melawi – 23 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilantik oleh Ketua KPU Melawi, Rabu (2/1) di salah satu hotel di Nanga Pinoh. Pelantikan ini menindaklanjuti putusan MK yang mengembalikan jumlah anggota PPK dari tiga orang menjadi lima orang.

Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo mengungkapkan pelantikan anggota PPK tambahan ini merupakan hasil rekrutmen pasca putusan MK yang menetapkan jumlah PPK yang awalnya tiga orang menjadi lima orang.

“Setiap kecamatan dilakukan penambahan dua orang, sehingga total anggota PPK baru ada 22 orang. Sementara satu orang lagi adalah PAW PPK Ella Hilir, dimana anggota lama mengundurkan diri. Dalam aturan pelantikan anggota PPK PAW dan PPK pasca putusan MK diperbolehkan sekaligus,” terangnya.

23 PPK inipun diambil sumpah dan janji serta menandatangani pakta integritas di depan komisioner KPU, Bawaslu serta sejumlah perwakilan instansi. Dedi meminta seluruh PPK yang baru dilantik bisa segera memahami tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang sudah di depan mata.

“Teman-teman PPK yang baru dilantik diharapkan bisa segera menyesuaikan diri untuk bertugas sesuai dengan kewenangan PPK yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU. PPK juga kita minta untuk melakukan konsolidasi internal dan mulai melakukan pembentukan perangkat kerja, hingga konsolidasi bersama PPS serta persiapan menyusun KPPS,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi Suparjo juga menyampaikan instruksi ketua KPU RI, Arif Budiman untuk mengingatkan seluruh jajaran penyelenggaran menjaga integritas dan netralitas selama pelaksanaan pemilu.

“Penyelenggara akan diawasi oleh Bawaslu, masyarkat serta peserta pemilu sendiri. Peserta pemilu termasuk pasangan capres cawapres, parpol serta DPD,” katanya.

Yang juga penting, kata Dedi, adalah PPK bisa ikut memberikan penjelasan pada masyarakat, terkait dengan sejumlah isu yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Seperti soal penyandang disabilitas yang bisa ikut memilih pada Pemilu 2019, khususnya penyandang disabilitas jiwa.

“Bukan soal orang gila boleh memilih, tapi yang sebenarnya adalah penyandang disabilitas jiwa harus memilih setelah ada rekomendasi dari ahli jiwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah melalui proses rehabilitas dan bisa menggunakan hak pilih,” katanya.