DPRD Kembalikan Draf Raperda APBD Melawi 2019 Untuk Dilengkapi

oleh

Draf DPRD Melawi

MELAWINEWS.COM, NANGA PINOH-Beberapa waktu yang lalu, DPRD Melawi mengembalikan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bupati Melawi tentang pelaksanaan APBD tahun 2017 kepada Pemkab Melawi disebabkan keterlambatan penyerahan dokumen, sehingga DPRD tak ada waktu untuk membahas.
Kali ini, DPRD Melawi kembali mengembalikan draf Raperda APBD Melawi 2019 kepada Pemkab Melawi dengan alasan untuk dilengkapi terkait lampiran dan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Draf Raperda APBD Melawi 2019 tersebut diterima DPRD pada tanggal 16 November 2018.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Melawi, Joni Yusman, menyebutkan draf Raperda APBD Melawi 2019 tersebut dikembalikan lantaran tidak lengkap, tidak disertai dengan penjelasan dan lampiran dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan pada Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2019.
“Karena dokumen pendukung Raperda APBD Melawi 2019 ini belum lengkap, maka DPRD belum bisa melakukan pembahasan, sebelum kelengkapan berkas dokumen pendukung terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Joni Yusman, Kamis (22/11).
Mewakili DPRD lanjut legislator dari PAN itu, meminta kepada Pemkab Melawi untuk segera melengkapi berkas lampiran dan dokumen-dokumen pendukung draf Raperda APBD Melawi 2019 tersebut agar tidak terkendala yuridis sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 38 tahun 2018, sehingga DPRD dapat segera menyusun jadwal pembahasan.
Ditambahkan Ketua Fraksi Persatuan Demokrasi DPRD Melawi, Kimroni, menyayangkan pihak Pemkab Melawi atas keterlambatan penyerahan draf Raperda APBD Melawi 2019 tersebut kepada DPRD, sehingga sampai saat ini jelang akhir tahun belum ada pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang berpotensi mengalami keterlambatan pengesahan Perda APBD Melawi 2019 itu.
Berdasarkan Permendagri Nomor 38 tahun 2018 kata legislator Partai Demokrat itu, penyampaian Raperda tentang APBD tahun 2019 dari pemerintah ke DPRD paling lambat Minggu pertama Bulan September 2018, selanjutnya dilakukan pembahasan dan pengesahan Perda APBD Melawi 2019 bisa diketok selambat-lambatnya pada 30 November 2018.
Sementara itu Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, mengakui pengajuan Raperda APBD Melawi 2019 memang terlambat disampaikan oleh Pemkab Melawi ke DPRD. “Jadi, keterlambatan ini bukan dari pihak DPRD Melawi tetapi dari pihak Pemkab Melawi,” ungkap Ketua Partai Golkar Melawi itu.
“Anggota DPRD mengkritisi terkait keterlambatan ini. Intinya, dewan meminta kepada Pemkab Melawi, agar kasus keterlambatan ini tidak terulang lagi, sehingga waktu pembahasan bisa berjalan maksimal serta pengesahan tidak mengalami keterlambatan,” tandasnya.