Pengawas Sekolah dan Guru Audiensi ke DPRD, Ternyata Mengungkap Fakta Memprihatinkan

oleh


MELAWINEWS.COM, MELAWI – Sejumlah pengawas sekolah dan kepala sekolah menggelar audiensi dengan DPRD Melawi, Selasa (13/11). Mereka mendorong agar DPRD bisa ikut membantu peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan alokasi anggaran yang mencukupi, termasuk usulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah melalui APBD Melawi mendatang.

Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas) Melawi, M Idris mengungkapkan pengembangan pendidikan diperlukan sinergisitas antara legislatif, eksekutif serta para pejuang pendidikan yakni guru dan berbagai pihak di lapangan.

“Karena kita ini juga berkompetisi juga dengan kabupaten lain untuk memajukan pendidikan. Kalau tak didukung, kita semakin sulit untuk mengejar mutu pendidikan,” ujarnya.

Idris menyatakan ada tiga faktor penting yang berkaitan erat dengan kualitas pendidikan, mulai dari persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang saat ini masih dirasakan kurang di kabupaten Melawi. Kemudian standar untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang juga jauh dari standar nasional.

“Banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru, bahkan ada sekolah yang terpaksa diajar guru yang hanya tamatan SMP maupun SMA,” ujarnya.

Terakhir, lanjut Idris adalah standar pembiayaan pendidikan yang juga masih harus mendapat perhatian oleh pemerintah. Idris mengungkapkan dari 270 SD dan 103 SMP yang ada di Melawi semuanya hanya fokus mengelola dana BOS pusat semata. Sementara BOSDA yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten malah kosong.

“Di daerah lain, seperti kabupaten Kutai saja, BOSDA yang dikucurkan bisa mencapai Rp 1juta per siswa. Ini perlu menjadi perhatian pemerintah, karena sekolah sulit mencari dana untuk pengembangan pendidikan di sekolah karena takut terjerat kasus hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan DPRD sebenarnya terus berupaya memberikan perhatian bersama terkait dengan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti dalam sektor pendidikan.

“Untuk memfasilitasi proses belajar dan pembangunan dunia pendidikan, tentu kita akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh persoalan yang ada. Ini akan menjadi masukan bersama dari stakeholder pendidikan, seperti dari guru, PGRI maupun pengawas sekolah,” ujarnya.

Menurut Tajudin, saat ini proses APBD Melawi untuk tahun anggaran 2019 sama sekali belum berjalan. Bahkan untuk APBD 2018 belum bisa benar-benar normal. Dalam kondisi seperti ini, legislatif kata Tajudin paling hanya bisa menyuarakan karena kebijakan peningkatan anggaran pendidikan, termasuk seperti adanya usulan BOSDA berada pada tataran eksekutif.

“Kalau kewenangan ada pada kami, tentu kami juga siap konsen dan fokus untuk membangun kebijakan dalam dunia pendidikan,” lugasnya.

Pengusulan anggaran pendidikan, lanjut Tajudin tentunya berawal dari pihak eksekutif atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pengusulan ini menjadi kewenangan Disdikbud untuk membuat perencanaan anggaran termasuk program di sektor pendidikan Melawi.

“Kita hanya pada posisi untuk meyetujui atau tidak postur APBD Melawi. Selama ini bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, utamanya bagi dunia pendidikan serta sekolah, tentu akan kita setujui,” pungkasnya.