Deadlock Lagi, DPRD Melawi Tolak Pelaksanaan APBD 2018

oleh

Rapat Fasilitasi yang dipimpin langsung Gubernur Sutarmidji terkait persoalan APBD Melawi

MELAWINEWS.COM, Melawi – Rapat fasilitasi penyelesaian APBD Melawi oleh Pemprov Kalbar tidak menghasilkan kesepakatan antara DPRD dan Pemkab Melawi. DPRD bahkan menyatakan menolak pelaksanaan APBD 2018 karena dianggap tidak sesuai prosedur.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan keputusan legislatif dari rapat fasilitasi menyatakan bahwa APBD Melawi untuk tahun anggaran 2018 dianggap penuh persoalan.

“Dari hasil pertemuan yang difasilitasi Gubernur Kalbar, lembaga DPRD memang menilai APBD Melawi 2018, prosesnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

DPRD, lanjut Tajudin juga menegaskan menolak proses pelaksanaan APBD 2018 karena ada beberapa hal yang dianggap melanggar aturan dan mekanisme. Pernyataan ini disampaikan langsung kepada Gubernur Kalbar serta Bupati Melawi yang ikut hadir dalam pertemuan.

“Kami menilai apa yang sudah disepakati bersama DPRD bersama Pemkab Melawi dalam APBD justru berbeda dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini,” ujarnya.

Fasilitasi APBD Melawi ini bisa dikatakan deadlock karena memang tidak terjadi kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Menurut Tajudin, DPRD sudah menyampaikan kondisi APBD termasuk sejumlah kesepakatan dengan Pemkab Melawi, namun dari rapat fasilitasi, bupati tetap bersikeras untuk mempertahankan skema APBD yang diinginkan.

“Kegiatan APBD yang sudah berjalan dan sesuai aturan, silahkan lanjutkan. Yang kita tolak yang jelas ada beberapa kegiatan dalam APBD yang tidak sesuai aturan. Begitupula dengan APBD Perubahan juga tidak ada,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen menambahkan apa yang dilaksanakan pemerintah sudah tak sesuai dengan prosedur. Karena itu, DPRD meminta agar seluruh kegiatan dan program tersisa di akhir tahun anggaran 2018 untuk tidak lagi dilaksanakan.

“Karena memang sudah salah. Ada beberapa yang kita lihat dari pembahasan awal, termasuk perubahan penjabaran APBD kesatu (P1) dan penjabaran dua (P2) yang justru tidak memiliki dasar hukum,” katanya.