Siapa Paling Bertanggung Jawab, Polemik APBD Melawi

oleh

Tim utusan gubernur turun tangan untuk selesaikan masalah APND di Melawi
MELAWINEWS.COM, MELAWI-Perseteruan antara DPRD Melawi dan Bupati Melawi yang berdampak tak kunjung selesai terkait persoalan APBD 2018 belum berjalan normal hingga jelang akhir tahun ini, kembali pihak Provinsi Kalbar turun tangan memfasilitasi untuk menyelesaikan.
Kisruh eksekutif dan DPRD terkait persoalan APBD 2018 ini telah menarik perhatian banyak pihak. Silang pendapat yang terjadi antara Bupati Panji dan anggota DPRD Melawi adalah satu contoh fenomenal soal program APBD 2018 yang sudah berjalan dari eksekutif, namun buku APBD 2018 hingga saati ini belum diterima anggota DPRD.
Berdampak dari buku APBD yang belum diterima DPRD ini, membuat DPRD mempertanyakan pemerintah buku APBD yang mana dipakai sebagai dasar hukum menjalankan program atau kebijakan isi APBD tersebut.
Masing-masing pihak antara bupati dan DPRD mengklaim sebagai pihak yang paling benar. Kisruh tersebut dalam beberapa hari ini pun kembali memanas, hingga APBDP 2018 belum disahkan menjelang akhir tahun, karena anggaran aspirasi anggota DPRD kepada konstituen belum bisa berjalan.
Terkait persoalan APBD Melawi 2018 itu, Rabu (17/10), di aula paripurna DPRD Melawi, tim Provinsi Kalbar yang diutus Gubernur Kalbar melakukan pertemuan bersama DPRD dengan agenda untuk menghimpun laporan informasi mengenai polemik perjalanan APBD itu. Tim dari provinsi tersebut dipimpin Asisten 3 Pemprov. Kalbar, Marlyna Almuthahar.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Melawi meminta kepada Gubernur Kalbar menjadi penengah dengan terjadinya polemik APBD di Melawi. Jika hal ini tetap dibiarkan, khawatir akan berdampak sistemik dan menjadi presiden buruk bagi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian masyarakat.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemprov. Kalbar, Samuel, dalam pertemuan itu menyampaikan kedatangan pihaknya ke Melawi untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan APBD yang tak berjalan sebagaimana mestinya. Samuel pun menyesalkan persoalan APBD Melawi selama tiga tahun selalu berulang, yang pada akhirnya difasilitasi provinsi menyelesaikannya.
Dikatakan Samuel, dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, mengenai persoalan APBD hanya Melawi yang sangat parah. Dijelaskan Samuel, pertemuan mengenai persoalan APBD Melawi ini bersama pihaknya dengan eksekutif sebelumnya dan DPRD hari ini akan dirumuskan langkah-langkah apa yang bisa dibuat gubernur.
Samuel menegaskan, jika ada penyimpangan atau temuan dalam pelaksanaan APBD ini, maka akan ada audit Insvektorat dan BPK serta bisa menjadi persoalan hukum. Setelah disimpulkan kata Samuel, gubernur lah yang akan mengambil langkah-langkah perbaikan penyelesaian APBD ini. Dia berharap jangan sampai habis bulan Oktober ini untuk penyelesaian, karena berpengaruh kepada pengesahan APBDP dan APBD 2019.
Sementara itu, Asisten 3 Pemprov. Kalbar, Marlyna Almuthahar, sebagai ketua tim dari provinsi mengatakan, karena ini masih tahap memfasilitasi, apa yang sudah didapat informasi dari pihak eksekutif dan DPRD akan dianalisa dulu apa yang menjadi titik permasalahan, sehingga akar permasalahan dapat ditemukan dengan jelas.
“Kita berusaha untuk mencari titik permasalahannya. Kita sama-sama mempunyai niat untuk membantu penyelesaian permasalahan APBD ini. Hasil pertemuan kami di eksekutif dan DPRD ini akan dilaporkan ke gubernur, setelah itu kita carikan solusinya dalam waktu yang sesegera mungkin, karena sudah menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Ditemui usai pertemuan itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, mengatakan DPRD sudah menyampaikan berbagai hal tentang proses kronologis polemik perjalanan APBD Melawi 2018 hingga mendekati akhir tahun belum berjalan secara normal kepada tim dari provinsi.
Dikatakan Tajudin, berkaitan APBD Melawi 2018 yang belum berjalan normal, pihak provinsi memfasilitasi untuk kesekian kalinya dalam rangka meminta masukan apa yang menjadi penyebab dan langkah-langkah kongkrit dari provinsi sebagai penengah, agar APBD ini bisa berjalan normal sebagaimana menjadi harapan masyarakat Melawi.
“Pertemuan ini adalah bagian dari langkah provinsi untuk mencari persoalan yang muncul dalam proses APBD ini kenapa belum berjalan sebagaimana mestinya dan kenapa tidak dilaksanakan, termasuk angka devisit yang selalu berubah-ubah yang disampaikan eksekutif,” ujarnya.
Tajudin berharap polemik APBD ini aka ada solusi dari gubernur untuk penyelesaian, sehingga APBD ini bisa berjalan normal, mengingat sudah jelang akhir tahun. “Mudah-mudahan dalam minggu ini juga ada tindak lanjut dari gubernur,” tandasnya.
Sebelumnya, ditemui di Pendopo Bupati Melawi, Bupati Melawi, Panji, mengatakan kedatangan tim dari provinsi yang diutus gubernur tidak terkait langsung dengan persoalan APBDP maupun APBD 2018 di Melawi, tetapi mereka hanya ingin memberitahukan, bahwa kedepan tidak boleh lagi ada keterlambatan untuk pembahasan dan ketuk palu APBD. “Kalau kita terlambat, maka kita akan kena sanksi dan banyak ruginya,” ungkap bupati.
Mengenai soal APBDP 2018 kata bupati sedang diproses. “Semoga nanti tidak ada persoalan lagi, karena waktu sudah sangat singkat. Tidak ada masalah. APBDP harus ada,” tegas Panji.