Rumitnya Penyelesaian APBD Melawi, Gubernur Kalbar Turunkan Tim Fasilitator

oleh

Foto bersama usai pertemuan Tim Fasilitasi APBD Melawi dari Pemprov Kalbar bersama DPRD Melawi

MELAWINEWS.COM, Melawi – Tak hanya kerap bermasalah saat pembahasan, APBD Melawi juga bahkan tak berjalan optimal. Bahkan tiga gubernur sampai turun tangan untuk ikut memfasilitasi persoalan APBD Melawi dalam tiga tahun terakhir.

Gubernur Kalbar yang baru, Sutarmidji juga sampai harus membentuk tim khusus untuk membantu menyelesaikan polemik APBD Melawi 2018 yang sampai sekarang tersendat. Sebagian kegiatan sudah berjalan normal, namun kegiatan fisik bersifat PL yang dianggarkan melalui DAU tak kunjung dimulai.

Tim yang diketahui Asisten III Setda Provinsi Kalbar, Marlina Almutahar didampingi sejumlah kepala badan dan biro di lingkungan Pemprov Kalbar menggelar pertemuan di DPRD Melawi, Rabu (17/10). Tim ini hadir untuk mendengarkan penjelasan dari DPRD terkait persoalan APBD.

Diwawancarai usai pertemuan dengan DPRD, Marlina mengatakan akan menyampaikan semua informasi yang didapat pada gubernur. Ia tak berkomentar banyak karena timnya baru mengumpulkan informasi, baik dari Pemkab Melawi maupun DPRD.

“Setelah itu,kami juga harus membuat Analisa terkait persoalan yang kami dapati dari pertemuan ini. Sebagai pembina, Pemprov tentu tidak akan membiarkan hal ini berlarut-larut,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan tim yang ditugaskan khusus oleh Gubernur Kalbar ini memang bertujuan untuk memfasilitasi legislatif dan eksekutif di Melawi untuk mencari penyebab persoalan APBD sekaligus mengusulkan penyelesaian secara konkrit agar APBD Melawi bisa berjalan normal.

“Proses ini jadi bagian dari upaya Pemprov, mereka ingin mencari persoalan yang muncul itu apa. Kenapa kegiatan tidak dilaksanakan. Mereka sudah bertemu dengan bupati serta TAPD, dan hari ni dengan DPRD Melawi,” katanya.

Tajudin berharap ada solusi dari tim khusus ini agar pelaksanaan APBD bisa berjalan normal seperti yang diharapkan masyarakat. Karena polemik APBD Melawi yang berkepanjangan hingga mendekati akhir tahun 2018.

“DPRD sudah menyampaikan berbagai hal. Proses kronologis yang terjadi sampai saat ini. Gubernur yang baru kita harapkan bisa memberikan solusi yang cepat dan tepat serta sesegera mungkin. Karena ini kaitannya dengan proses pembangunan di Melawi,” ujarnya.