Eksistensi Parpol Pada Pemilu 2019

oleh

Ahirul Habib Padillah
Oleh : Ahirul Habib Padilah, S.IP., M.I.Pol

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, masyarakat Indonesia diberikan banyak pilihan. Selain memilih Calon Wakil Rakyat, masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang memiliki hak memilih akan memberikan suaranya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara serentak saat pencoblosan 17 April 2019 mendatang. Rakyat harus cermat dan teliti dalam melihat partai politik yang menjadi peserta atau turut memeriahkan pemilu tahun depan.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU – RI) menetapkan sebanyak 16 partai politik lolos menjadi peserta pemilu 2019 nanti. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 (dua belas) partai politik lama yang telah mengikuti pemilu 2014 dan 4 (empat) partai baru.
Pemilu tahun depan merupakan sejarah baru bagi Republik ini karena menjadi pemilu pertama yang serentak memilih Anggota Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden. Pemilih akan dihadapkan pada tumpukan kertas surat suara yang harus dicoblos untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tentu dalam mengatur siasat agar tidak banyak kesalahan, KPU harus memiliki strategi khusus dalam menyiapkan surat suara atau sistem pencoblosannya. Semua calon berasal dari partai kecuali DPD dari jalur perseorangan.
Pada era multipartai ini, rakyat dituntut cermat memilih calon-calon yang diajukan oleh partai. Semakin banyak partai dalam sistem politik bisa dianggap mengandung sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif, setidaknya setiap warga negara memiliki hak yang sama dan kesempatan untuk mendirikan partai politik asal memenuhi syarat dan memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan. Sementara, sisi negatifnya adalah tumbuh dan semakin kompleksnya mekanisme pengelolaan kekuasaan.
Negara-negara yang sukses dalam menjalankan demokrasi, pada umumnya memiliki jumlah partai yang sedikit. Kembali ke dasarnya, yang sangat dibutuhkan dalam berdemokrasi adalah dua partai utama yaitu partai yang berperan sebagai partai penguasa di pemerintahan karena memenangkan pemilu dan partai di luar pemerintahan setelah kalah dalam memperebutkan kekuasaan melalui suara rakyat dalam pemilu.
Kita lihat kembali sejarah Indonesia, pada Tahun 1977 hingga pemilu 1997 Indonesia hanya memiliki 3 partai. Untuk itu, di Indonesia ada yang beropini bahwa jumlah ideal tidak lebih dari lima partai. Dengan berlaganya belasan partai pada pemilu 2019 nanti, publik tentu bisa menentukan pilihan politik mereka pada saat pencoblosan dengan berbagai pertimbangan seperti nama calon, partai pengusung, ideologi, serta program kerja partai.