Sidang Paripurna DPRD Diwarnai Interupsi Soal Buku APBD Melawi 2018

oleh

Penyampaian Interupsi anggota DPRD ditengah sidang paripurna penyampaian KUA PPAS
MELAWINEWS.COM, MELAWI-Rapat paripurna ke-4 masa sidang ke-II tahun 2018 DPRD Melawi tentang penyampaian rencana KUA dan PPAS RAPBD Melawi tahun 2019, Selasa (31/7) diwarnai interupsi dari sejumlah anggota DPRD.

Antara lain interupsi terkait buku APBD Melawi tahun 2018 yang belum diterima pihak DPRD hingga saat ini. Sejumlah interupsi tersebut diajukan sebelum Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin membacakan pidato pembukaan.

Satu diantara anggota DPRD yang menyampaikan interupsi adalah H. Heri Iskandar dari Fraksi Restorasi. Heri mengatakan beberapa bulan yang lalu saat PJ Gubernur Kalbar berada di Melawi sudah menyelesaikan kisruh APBD Melawi antara bupati, unsur pimpinan DPRD dan perwakilan provinsi.

Pada saat itu kata Heri, kisruh APBD Melawi sudah selesai dan disepakati, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima buku APBD Melawi 2018 yang disepakati tersebut. “Apakah hasil kesepakatan masih berlaku, kalau berlaku saya meminta salinan dokumen APBD Melawi 2018,” pinta Heri.

Heri juga mempertanyakan terkait sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan dan atau beberapa proyek yang sudah ditender saat ini, buku APBD Melawi 2018 yang mana dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Terkait belum terang benderang mengenai buku APBD Melawi 2018 yang dipakai sebagai dasar produk hukum yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan, maka dirinya meminta kepada SKPD untuk tidak menjalankan kegiatan, karena bisa bermasalah dikemudian hari.

Dibagian lain Heri juga menyampaikan kekesalannya kepada Pemkab Melawi terkait Pemkab Melawi tidak mengikut sertakan atlet perhelatan POPDA tingkat Kalbar 2018 di Pontianak. “Kita malu hanya dengan alasan tidak mempunyai anggaran tidak mengikuti POPDA, padahal banyak kegiatan yang dilakukan tidak prioritas,” sesal Heri.

Menjawan interupsi tersebut, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan soal interupsi yang disampaikan sudah terangkum semuanya di hak interpelasi DPRD kepada Bupati Melawi yang sudah diserahkan ke Bupati Melawi.

“Kita masih menunggu beberapa hari kedepan mengenai jawaban dari hak interpelasi tersebut dari Bupati Melawi,” jelasnya.