Panji : Penundaan Proyek Sampai APBD Perubahan Ditetapkan

oleh

“Yang sementara kita pending dulu, yang paket kegiatan yang bersifat PL, yang tidak ditenderkan, yang angkanya di bawah Rp 200 juta. Karena memang banyak yang sudah menyeberang keluar antar SKPD. Kalau seperti itu, berarti kelasnya perubahan ini harus dengan Perda. Harus dengan APBD perubahan, tak bisa hanya penyempurnaan,”

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Bupati Melawi memutuskan untuk menunda seluruh proyek PL di lingkungan Pemkab Melawi. Hal ini terkait dengan begitu banyaknya perubahan dalam APBD Melawi. Pemkab menilai perubahan besar-besaran APBD Melawi tak cukup hanya melalui APBD penyempurnaan, namun mesti masuk dalam APBD Perubahaan.

“Yang sementara kita pending dulu, yang paket kegiatan yang bersifat PL, yang tidak ditenderkan, yang angkanya di bawah Rp 200 juta. Karena memang banyak yang sudah menyeberang keluar antar SKPD. Kalau seperti itu, berarti kelasnya perubahan ini harus dengan Perda. Harus dengan APBD perubahan, tak bisa hanya penyempurnaan,” katanya.

Karena menurut Panji, dalam APBD penyempurnaan semestinya hanya terbatas pada perbaikan nomenklatur, salah tempat, kemudian anggarannya tak sesuai dengan yang direncanakan, sehingga terjadi pergeseran anggaran diluar rencana dan kemudian kita ingin membetulkan kembali.

“Kalau seperti ini baru kelasnya kami nilai bisa dengan APBD penyempurnaan,” jelasnya.

Panji menegaskan penundaan proyek PL ini dilakukan di seluruh dinas. Hanya penundaaan ini hanya menunda kegiatan yang semestinya digelar di awal tahun, kemudian menjadi sedikit mundur ke pertengahan tahun ke atas setelah APBD perubahan.

“Hanya untuk yang tender, tetap untuk dilaksanakan sekarang. Untuk paket besar ini tidak ada masalah,” katanya.

Terkait penyampaian Nota APBD Perubahan 2018, Panji menyatakan saat ini draf APBD Perubahaan sudah disusun oleh Bappeda dan tak lama lagi mungkin akan disampaikan ke DPRD.

“Target kita paling lama, bahan tersebut sudah mulai diproses sejak bulan enam (Juni) ini. Bulan tujuh atau delapan harapan kita sudah berjalan lagi,” katanya.

Soal penetapan APBD Perubahan harus disertai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Panji mengatakan memang untuk penetapan harus ada LHP. Tapi untuk proses berjalannya APBD Perubahan tersebut, dokumen-dokumen terkait pembahasan tersebut sudah bisa disiapkan oleh masing-masing SKPD.

“Kita tidak memangkas belanja, dan kita sudah tuntas pembahasan dan pemetaan soal defisit dan hutang ini. Jadi tidak ada lagi pengurangan item belanja yang besar-besar. Kecuali kalau ada program kegiatan yang karena sesuatu dan lain hal tidak bisa kita realisasikan,” katanya.

Panji menerangkan, Pemkab menekankan sekarang tidak hanya berjalannya APBD penyempurnaan, tapi juga bersepakat dengan DPRD untuk mempercepat proses APBD perubahan. Karena dikhawatirkan terjadinya perubahan pada item pekerjaan, bahkan antar SKPD dianggap tak bisa dilakukan dalam APBD penyempurnaan.

“Karena bahan antar SKPD, perubahan ini sudah berkelas perda. Yang berubah sudah APBD nya. Karena itu kita berharap perubahan yang sudah menyeberang antar SKPD tidak dulu dieksekusi. Kita tunggu APBD perubahan,” katanya.

Kendati demikian, lanjut Panji, untuk program SKPD yang bersifat rutin tahunan atau rutin bulanan tak boleh terganggu. Anggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus berjalan, mengingat APBD Melawi juga sebenarnya sudah berjalan.