PJ Gubernur Turun Gunung, APBD Melawi Akhirnya Disepakati

oleh
Penandatanganan kesepakatan APBD Melawi oleh bupati dam ketua DPRD

Melawinews.com, Melawi – Kabar Bahagia datang dari Rumah Jabatan Bupati Melawi. APBD Melawi yang sempat deadlock selama beberapa bulan akhirnya selesai juga. DPRD dan Bupati Melawi bersama menyepakati sejumlah poin terkait kebijakan belanja APBD yang harus berkurang karena persoalan hutang pihak ketiga dalam APBD 2017.

PJ Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji pun sampai harus turun tangan untuk ikut memfasilitasi penyelesaian masalah APBD Melawi. Dodi yang hadir bersama sejumlah pejabat Pemprov Kalbar memang sebenarnya datang ke Melawi karena menghadiri acara Musrenbang RKPD Kabupaten Melawi.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin dihubungi melalui seluler  membenarkan bahwa dirinya sudah menandatangani APBD Melawi hasil evaluasi. Artinya seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD juga sudah bisa berjalan.

 

“Sudah clear persoalan APBD, dan tinggal hutang pihak ketiga yang bersumber dari DAK yang belum bisa kita akomodir,” terangnya.

 

Sementara untuk rencana pengurangan ADD, Tajudin menegaskan tidak terjadi pemangkasan. Bila sebelumnya sempat akan berkurang sebesar Rp 26 miliar, maka besaran ADD kembali sesuai dengan penetapan dalam APBD Melawi yakni sebesar Rp 62 miliar.

 

“ Nanti yang dikurangi hanya belanja-belanja SKPD, hanya lupa apa saja rinciannya. Ada beberapa belanja yang dianggap tidak penting yang dipangkas. Sudah kita tanda tangani karena dirasa sudah sesuai dengan mekanisme, dan bukan keinginan kita untuk menghambat,” katanya.

Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji sendiri berharap pembahasan soal APBD Melawi tak lagi berlarut-larut. Kedua pihak yakni Pemkab dan DPRD bisa sinergi untuk menuntaskan persoalan APBD yang tinggal menunggu persetujuan hasil evaluasi.

 

“Saya sangat mengharapkan agar persoalan-persoalan yang kemarin sudah dialami kabupaten Melawi tolong itu menjadi perhatian khusus untuk perbaikannya. Karena persoalan keterlambatan APBD itu sesuatu yang nantinya akan merugikan masyarakat,” tegasnya

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *