Jelang Penilaian, Ombudsman Gelar Sosialisasi Kepatuhan Pelayanan Publik Di Polres Melawi

oleh
Sosialisasi kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI di Polres Melawi

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengunjungi Polres Melawi dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Selasa (20/3). Sosialisasi ini juga menjadi pendahuluan sebelum dilakukan survei kepatuhan pelayanan publik pada Polres Melawi tahun ini.

Tim Ombudsman RI dipimpin oleh Asisten Muda Irma Syarifah. Sosialisasi Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Terhadap Standar Pelayanan Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik diikuto para Kabag dan kasat serta Kapolsek serta sejumlah anggota Polres Melawi.

Kabag Ops Polres Melawi AKP Sofyan, dalam sambutannya menyatakan  sosialisasi ini tentunya sangat bermanfaat bagi Satuan fungsi yang ada di Polres Melawi ini khususnya bagian pelayanan, karena ini yang pertama kalinya Polres Melawi mendapatkan sosialisasi langsung oleh tim Ombudsman.

” Harapannya pelayanan publik di Polres Melawi ini semakin baik lagi dan Polres Melawi layak mendapatkan penilaian yang bagus waktu penilaian nanti, ini harapan kami tentunya harapan masyarakat juga sama yang menginginkan pelayanan yang Promoter serta cepat, transparan dan akuntabilitas publik,” ujarnya.

Kabag Ops melanjutkan oleh sebab itu Polres Melawi dan jajaran terus berinovasi dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik disetiap Satuan fungsi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan, jelasnya.

Kasat Lantas Polres Melawi AKP Aang Permana, S. IP mengungkapkan beberapa indikator layanan sudah dipajang dan dapat langsung diakses oleh pengguna layanan, mulai dari persyaratannya, prosedur, pembuatan, biaya, jangka waktu penyelesaian, maklumat layanan sampai pada ketersediaan ruang menyusui dan kursi roda bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

” Namun kekurangan juga ada hal ini kita akan usahakan lengkapi agar Polres Melawi lebih baik lagi,” katanya.

Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Irma Syarifah, mengatakan Sosialisasi ini bagian dari persiapan survei kepatuhan pelayanan publik yang akan kita lakukan pada 2018 ini.

“Harapannya dengan adanya pendahuluan ini, Polres Melawi akan lebih siap untuk memenuhi komponen pelayanan publik yang akan dinilai,” terangnya.

Irma mengatakan Polres Melawi baru pertama kali disurvei, yakni pada 2018. Sedangkan sejumlah polres lainnya di Kalbar sebagian besar sudah pernah dilakukan penilaian. Penilaian kepatuhan sendiri, kata Irma sudah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan terus dikontrol oleh Bappenas.

“Nantinya hasil penilaian akan menjadi masukan kebijakan pimpinan tertinggi terkait pelayanan publik,” katanya.

Beberapa indikator penilaian ini, lanjut Irma terdiri dari biaya, jangka waktu, alur mekanisme prosedur, sarana dan prasarana seperti ruang tunggu, toilet bagi penerima layanan, termasuk bagi warga berkebutuhan khusus apakah ada tidaknya sarana yang diberikan.

“Sampai persoalan pengaduan, ada tidaknya sarana pengaduan yang diperuntukkan bagi masyarakat pengguna layanan,” katanya.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *