DPRD Minta Rasionalkan Anggaran Jembatan dan Kantor Bupati

oleh
DPRD Melawi memaparkan persoalan tersendatnya pembahasan APBD Melawi akibat hutang pihak ketiga

MELAWINEWS.COM, MELAWI – Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengeluhkan soal skema pembayaran hutang jangka pendek yang sampai saat ini belum ada titik temu dengan Pemkab Melawi.

“Kita hanya minta ada rasionalisasi belanja, namun tak merubah struktur belanja APBD. Dan soal beban hutang ini, dewan meminta agar sebisanya dimasukkan dalam APBD murni 2018,” katanya.

Seandainya tak bisa masuk dalam APBD murni, Tajudin menyatakan tak dipermasalahkan pembayaran hutang masuk dalam APBD penyempurnaan atau perubahan. Hanya tentu sumber dana untuk membayar ini mesti jelas. Karena bila terus digeser, pembayaran hutang bisa memunculkan persoalan baru.

“Bisa malah piutang ini gagal bayar lagi hingga tahun anggaran berikutnya. Dan ini sebenarnya penyebab utang proses APBD belum berjalan sampai saat ini,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen memaparkan persoalan pembayaran utang jangka pendek yang nilainya mencapai puluhan miliar ini memang sudah diminta agar bisa dicarikan solusinya. DPRD pun sudah menyarankan agar eksekutif merasionalisasi belanja yang dianggap besar, namun tidak terlalu urgen.

“Kita meminta agar rasionalisasi belanja yang besar untuk membayar pihak ketiga yang memang sudah ada kontrak dan sudah bekerja. Hanya dari pertemuan DPRD dan Sekda serta BPKAD, belum ada keputusan,” katanya.

Dikatakan Kluisen, belanja yang bisa dirasionalisasi diantaranya adalah soal rencana pembangunan kantor bupati Melawi yang dianggarkan sebesar Rp 21,9 miliar. Menurutnya, pelayanan publik di kantor bupati Melawi sementara saat ini masih berjalan lancar.

“Ya bisa saja nanti dianggarkan bertahap, karena kita lihat kantor bupati yang sekarang masih bisa berjalan,” katanya.

Kluisen juga menilai dengan kondisi APBD yang defisit tahun ini, semestinya ada pertimbangan dari bupati agar anggaran jembatan dibayarkan dalam tiga tahun anggaran.

“Sebenarnya dari DPRD ingin jembatan ini pembayarannya tiga tahun. Hanya bupati yang minta dua tahun. Sehingga membuat anggaran jembatan jadi membengkak tahun ini,” jelasnya.

Dari pengurangan terhadap belanja-belanja tersebut, Kluisen berharap nantinya bisa digeser untuk membayar hutang pihak ketiga yang gagal bayar pada tahun 2017. Karena bilapun menjanjikan pembayaran utang melalui APBD penyempurnaan atau perubahan, sumber dana untuk membayar hutang ini juga mesti jelas.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *