Warga Dorong Perda Pengakuan Hutan Adat

oleh

Diskusi dan dialog tentang Perda Hutan Adat antara DPRD Melawi dengan warga pemangku hutan hak dan perkayuan

MELAWINEWS.COM, MELAWI-Puluhan warga dari beberapa kecamatan di wilayah Melawi yang tergabung dalam komunitas Persatuan Masyarakat Pemangku Hutan Hak dan Perkayuan (PMPHHP) mendatangi kantor DPRD Melawi, Selasa (30/5).

Meraka mendesak lembaga legistatif itu dan Pemkab Melawi untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Hutan Adat. Kedatangan warga ini pun disambut Wakil Ketua DPRD Melawi Kluisen dan sejumlah anggota melalui dialog diruang rapat paripurna DPRD Melawi.

Juru bicara sekaligus Ketua PMPHHP Melawi Sabirin dalam dialog dan diskusi pengantarnya menyebutkan Perda ini sangat penting, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayat didaerah Kabupaten Melawi diakui di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi dan di Pemerintah Pusat.

Sabirin mengatakan, bahwa pihaknya siap berdiskusi dan berdialog dengan DPRD Melawi untuk proses pembuatan Perda tersebut. Sebab, kata Sabirin, mengacu pada Instruksi Presiden RI tanggal 22 Maret 2017, disebutkan syarat agar sebuah wilayah adat dikeluarkan dari tanah negara, Bupati harus menerbitkan peraturan daerah atau surat keputusan kepada komunitas-komunitas adat yang peta wilayahnya sudah disepakati semua pihak.

“Kami masyarakat yang berada di wilayah hutan adat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan Perda terkait putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013 dan SE Menhut RI Nomor SE.1/menhut.11/2013 yang ditetapkan di Jakarta 16 Juli 2013 oleh Menhut,” ujar Sabirin.

Sabirin pun meminta kepada DPRD Melawi maupun Pemkab Melawi untuk membentuk tim melibatkan masyarakat wilayah hutan adat untuk berkoordinasi kepada Kemenhut, sehingga wilayah hutan adat bisa diakomodir.

Sementara itu, Sekretaris PMPHHP, Yoab L. menambahkan sejak Indonesia merdeka, masyarakat adat belum sepenuhnya memperoleh kembali haknya. Apalagi lahirnya kebijakan di sektor kehutanan. Hutan adat ditetapkan menjadi hutan negara, bahkan di konversikan untuk kegiatan tambang dan perkebunan skala besar.

“Semua itu menyebabkan hubungan masyarakat adat dengan haknya menjadi terputus. Bayangkan saja masyarakat adat tidak bisa mengelola hutan adat karena hutan itu ditetapkan menjadi hutan negara. Jadi negara hanya mengakui masyarakat adat tapi tidak mengakui haknya. Ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 kita,” ungkap Yoab.

Yoab menjelaskan keluarnya Putusan MK Nomor 35 ini adalah koreksi atas inkonstitusionalnya UU Kehutanan. Kata Yoab, dalam amar putusan ini pada pasal 67 ayat (2) meminta Pemerintah Daerah untuk segera membuat Perda pengakuan keberadaan masyarakat adat beserta hak-hanya.
“Semoga respon pemerintah dan DPRD Melawi bergerak cepat dengan membuat Perda pengakuan keberadaan masyarakat adat, sehingga memberikan konstribusi kepada warga terkait pengelolaan hutan adat dan isinya,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Melawi Kluisen memberikan apresiasi karena pertemuan ini sesuai dengan hak-hak wilayah hutan adat. Kluisen berjanji untuk bisa sama-sama mendorong Perda ini. “Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, maka perlu kita akomodir aspirasi warga ini,” ucapnya.

Kluisen menegaskan, pihaknya akan melakukan kajian, mempelajari aturan-aturan yang ada dan bagaimana menyikapi aturan terkait Perda usulan warga tersebut. “DPRD tetap mendukung aspirasi ini, asal tidak melanggar aturan, sehingga kita bisa mengelola sumber alam yang ada,” jelasnya. (Sirait)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *