Dua Pabrik Sawit Belum Kantongi IMB

oleh
kusmahendri

MELAWINEWS.COM, Melawi – Dua Pabrik Kelapa Sawit sudah memulai tahap pembangunannya di Melawi. Kendati demikian, mereka ternyata belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi salah syarat utama untuk membangun pabrik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melawi, Kusmahendri mengungkapkan, dua pabrik sawit yang sedang dalam proses pembangunan yakni PT Semboja Inti Perkasa (SIP) di Pemuar, kecamatan Belimbing serta Pabrik milik PT Citra Mahkota yang berada di wilayah Menukung.

“Untuk PT SIP, mereka sudah mengajukan permohonan izin ke kita. Namun karena belum semua syarat terpenuhi, sementara mereka sudah lama mengajukan, mereka baru mendapatkan izin pendahuluan. Dokumen AMDAL juga katanya sedang diproses, maka kita berani berikan izin. Tapi ini juga sifatnya pendahuluan. Kalau ketentuan yang dipersyaratkan tidak dipenuhi, mau tidak mau harus kita cabut,” terangnya.

Lain halnya dengan pabrik PT CM. Menurut Kusmahendri, pabrik milik perusahaan perkebunan ini sama sekali belum mengantongi izin apapun, termasuk izin pendahuluan. Perusahaan ini, lanjutnya baru mengajukan IMB.

“Tapi belum kita proses karena melihat belum adanya persyaratan yang mendasar seperti AMDAL belum ada. Kalaupun itu inklud dengan izin kebun, maka kita harus meminta surat dari BPN soal HGB. Barulah kita bisa berikan IMB, itupun sifatnya pendahuluan, bukan izin permanen,” katanya.

IMB, kata Kusmahendri memang menjadi sudah menjadi sebuah kewajiban dalam proses pembangunan bangunan. Baik pabrik, rumah, ruko, sampai surau. Hanya yang membedakan adalah kategori bangunan tersebut merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial.

“Saya himbau perusahaan untuk menyelesaikan perizinan yang belum diurus. Apa yang menjadi kekurangan persyaratan dapat dikonsultasikan ke kita,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Melawi, Abang Sukandar menerangkan sebenarnya untuk izin pabrik untuk perusahaan perkebunan sudah terintegrasi dengan izin usaha perkebunan (IUP) yang dikantongi perusahaan tersebut. Hal ini karena perkebunan sawit sudah semestinya juga menyediakan industry pengolahannya.

“Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang kita keluarkan juga sudah langsung terintegrasi untuk keduanya, yakni mulai dari budidaya kelapa sawitnya sendiri hingga pembangunan pabrik,” terangnya.

Dikatakan Abang, dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 98 tahun 2013, khususnya pada pasal 10 dijelaskan bahwa setiap budidaya tanaman perkebunan dengan lahan diatas seribu hektar, maka wajib untuk disertai dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

“Nah, IUP kebun sawit yang kita berikan rata-rata di atas  3 ribu hektar. Sehingga IUP yang kita berikan tentu otomatis sekaligus dengan izin pabriknya,” jelasnya.

Terkait izin pada sejumlah perkebunan sawit di Melawi, Abang Sukandar menerangkan sebelum mereka memulai aktivitas, sudah tentu mengurus berbagai perizinan. Termasuk juga soal izin lingkungan. Izin ini mencakup seluruh proses, mulai dari pembukaan lahan, penanaman sampai pembangunan pabrik.

“IUP itu adalah izin terakhir yang diurus perusahaan. Kalau dia gagal lolos di izin lingkungan seperti AMDAL, maka ia tak bisa mendapatkan IUP,” tegasnya. (e86)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *