MABT Dukung Amnesti Pajak

oleh

taufik-282x300MELAWINEWS.COM,Melawi-Ketua MABT Melawi, Taufik menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat MABT Untuk turut serta dalam mensukseskan program amnesti pajak. Menurutnya, selain memberikan dampak positif pada perekonomian nasional, amnesti pajak juga memberikan banyak manfaat, khususnya dalam pemenuhan kewajiban pajak terdahulu.

“Dengan mengikuti amnesti pajak, maka semua semua kesalahan perpajakan sampai dengan tahun 2015 akan diampuni yakni dihapuskan. Jadi, jangan kita sia siakan kesempatan amnesti pajak tersebut,” ungkap Taufik  ditemui KRP, usai acara sosialisasi Amnesti Pajak oleh Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Sintang dan K2KP Nanga Pinoh berkerja sama dengan MABT Melawi, Jum’at (19/8) di gedung MABT Melawi.

Dengan adanya sosialisasi Amnesti Pajak yang telah dilakukan, diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya warga Tionghoa terkait Amnesti Pajak. Mengikuti amnesti pajak juga memberikan banyak keuntungan  yakni penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan. Kemudian, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaaan bukti permulaan atau penyidikan, jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyidikan tindak pidana apapun serta pembebasan pajak pengh

Lasilan untuk balik nama harta tambahan.

“ MABT sangat mendukung kegiatan pemerintah. Diharapkan masyarakat dapat mendukung dan mensukseskan amnesti pajak,” tandas praktisi asal Golkar ini dengan ramah.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Sintang, Subandono Rachmadi, mengatakan bahwa program amnesti pajak belum tentu akan ada ditahun tahun mendatang. Oleh karena itu masyarakat harus memanfaatkan amnesti pajak yang akan berakhir pada 31 maret 2017.

Dalam program amnesti pajak, wajib pajak diisyaratkan menyampaikan Surat Pernyataan Harta 2(SPH) berikut melunasi uang tebusan, yang dihitung dengan mengalihkan prosentase tarif tertentu dengan nilai harta bersih yang belum dilap$orkan.

Khusus bagi pengusaha UMKM terutama pedagang pasar yang memiliki peredaran bruto omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar, apabila nilai pengungkapan hartanya tidak lebih dari Rp 10 miliar dikenakan tarif 0,5% dan apabila lebih dari Rp 10 Miliar maka dikenakan tarif 2 %.

“Amnesti Pajak menggunakan basis Harta, tentu hal tersebut berbeda SPT pajak yang menggunakan basis penghasilan. Dan setiap orang atau badan berhak mendapatkan Amnesti Pajak,” terangnya.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri sekitar 200 orang para pelaku usaha dan juga dihadiri oleh kepala K2KP nanga Pinoh, Sugeng Slamet dan Kasi PDI KPP Pratama Sintang, Wardoyo. ( D84)