Kebijakan Pembangunan

oleh

Oleh Ali Anshori

Mari Bangun Daerah, mungkin kata-kata ini sering diungkapkan oleh para petinggi di negeri ini. Terutama pada saat kampanye, pemilihan presiden, kepala daerah ataupun pileg. Mereka kemudian menjelaskan visi dan misi yang panjang lebar agar keinginannya tersebut bisa terwujud.

Suara itu akan sering kita dengar dari orang-orang yang mempunyai hasrat untuk duduk pada “singgasana”. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya kata-kata semacam ini nyaris tidak pernah kita dengar. Namun perlu digaris bawahi, bukan berarti orang-orang yang tidak pernah mengatakan “Mari Bangun Daerah” kemudian dia tidak ikut membangun. Sebab membangun daerah bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa melalui karya, bisa dengan cara prestasi ataupun bisa juga melalui pekerjaan yang dilaksanakan saat ini. Mempunyai usaha mandiri kemudian mempekerjakan orang lain juga sebagai salah satu keikut sertaan membangun suatu daerah. Karena telah membantu pemerintah untuk menciptkan peluang pekerjaan.

Dikutip dari WiraJP, Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, social ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:

Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

Menyusun konsep straregi bagi pemecahan masalah (solusi)

Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia (dikutip dari WIARAJP)

Dari kutipan di atas jelaslah bahwasannya peran pembangunan daerah bukan hanya bertumpu pada pemerintah saja, namun peran semua pihak, baik pemerintah swasta ataupun masyarakat luas pada umumnya. Semua mempunyai peranan strategis masing-masing.

Jika pemerintah mempunyai peran strategis pada perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran, maka DPRD juga mempunyai tugas untuk pengawasan. Lalu peran masyarakat seperti apa? Masyarakat mempunyai peran mendukung dan mengawasi.

Namun seringkali pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini selalu dikaitkan dengan kepentingan politik. Demikian juga DPRD. Tak heran jika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini begitu lamban. Coba lihat saja ketika kepala daerah terpilih, sudah barang tentu yang akan mendapatkan prioritas pembangunan adalah basis daerah yang memberikan dukungan kepadanya. Sedangkan yang tidak seolah menjadi anak tiri. Padahal untuk kemajuan dan kemaslahatan bersama sinergi dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan.

Sebagai orang awam yang masih perlu banyak belajar, saya tentu berkeinginan agar pembangunan di Kabupaten Melawi ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan kepentingan. Saya yakin apa yang menjadi harapan bersama bisa terwujud. (**)