Bupati Melawi Minta Desa Kelola BUMDes

oleh

 

Pelatihan BUMDesMELAWINEWS.COM, Melawi –  Bupati Melawi, Panji mengatakan pembentukan BUMDes bisa menggerakan ekonomi masyarakat pedesaan berdasarkan potensi sumber daya alam yang ada, dan mengembangkan kearifan lokal daerah.

“Dalam UU desa disebut BUMDes adalah pusat kegiatan ekonomi desa. Maka saya berharap kedepan manajemen BUMDes ini bisa dikuasai dengan baik oleh aparatur desa,” katanya saat membuka pelatihan manajemen BUMDEs di Nanga Pinoh, Senin (5/9).

Panji memaparkan, BUMDes memang belum dibuat oleh desa karena banyak yang belum terbiasa. Padahal, di masa kini, kegiatan perekonomian kerap kali menuntut adanya badan usaha sehingga masyarakat nantinya bisa bermitra dengan berbagai pihak.

“Kalau selama ini seringnya kegiatan ekonomi masyarakat kita ini bersifat pribadi, tak dilatarbelakangi dengan adanya badan usaha yang sah, sehingga sulit kita bermitra. Dampaknya kegiatan ekonomi masyarakat kita jadi terbatas,” jelasnya.

Soal menggali potensi ekonomi desa, Panji memberikan contoh konsep seperti mengembangkan sektor perkebunan, karena di Melawi masih banyak tanah-tanah kosong yang masih bisa dimanfaatkan. Sayang, kata Panji bila tanah ini hanya diserahkan ke investor luar mengingat masyarakat akan kehilangan hak kelola pada tanah tersebut.

“Desa biasanya punya tanah yang luas. Kenapa ini tidak berani kelola sendiri. Kan selama ini kita juga berani serahkan ke pihak lain. Kita kembangkan produk pertanian, tapi bermitra dengan pelaku usaha lain untuk pemasarannya. Jadi kegiatan ini milik kita, tidak tergantung orang lain, ilmu kita minta bantu ke pihak ketiga. Hanya ini kenapa tidak terpikir oleh kita,” ujarnya.

Selain perkebunan dan pertanian, produk lokal di Melawi seperti kerajinan tangan anyam-anyaman, atau juga Mandau yang sudah lama terkenal bisa juga dipasarkan melalui BUMDes. Sehingga yang bisa dikembangkan, nantinya dikelola bersama masyarakat desa.

“Yang penting sifatnya menguntungkan. Hasilnya nanti untuk desa. Hanya tinggal bagaimana kelompok nanti memanajemen ini. Kalau seperti tanah tadi, kalau sudah produksi, hasilnya bisa dihitung tiap bulan atau tiap tahun,” katanya.

Diakui Panji, sampai kini memang belum ada BUMDes yang bisa menjadi contoh di Melawi. Hanya pola BUMDes ini mirip dengan pengelolaan KUD di wilayah perkebunan yang sebenarnya sudah banyak berjalan baik.

“Sekarang dengan BUMDes banyak yang bisa diurus. Bagaimana memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah kita masing-masing. Makanya BUMDes ini mutlak dibentuk di desa,” tegasnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPMPDKBP) Melawi, Junaidi menjelaskan pelatihan BUMDes yang diikuti seluruh kepala desa dan Ketua BPD se kabupaten Melawi ini bertujuan untuk membentuk lembaga ekonomi berbasis desa serta meningkatkan dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat pedesaan serta mewadahi kreatifitas masyarakat.

“BUMDes ini nanti dibentuk oleh desa, dilengkapi dengan akta notaris. Soal modal bisa dianggarkan dari dana desa. BUMDes juga bisa untuk pengelolaan home industri,” jelasnya.

Selain itu, kata Junaidi, BUMDes bisa juga mengembangkan modal dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sisa PNPM Mandiri beberapa tahun lalu. Menurutnya, masih ada dana sekitar Rp 23 miliar yang kini masih bergulir di tengah masyarakat.

“program simpan pinjam PNPM ini nantinya juga bisa dikembangkan sebagai modal oleh BUMDes. Bisa jadi nantinya dikelola simpan pinjam di BUMDes dan menjadi unit khusus didesa,” paparnya.