Melawi Selamat Dari Pemangkasan Anggaran

oleh

ilustrasi-pemangkasan-anggaran MELAWINEWS.COM, MELAWI – Melawi beruntung, dalam pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan baru-baru ini Melawi tak termasuk daerah yang terkena penundaan transfer daerah.

“Bila kita kena itu sangat berpengaruh, karena sebelum APBD kita berjalan, itu sudah dua kali kita kena. Yang jelas pemotongan dari pusat pertama 10 persen dari dana DAK. Kemudian ada pengembalian kelebihan setoran pada APBD 2013 lalu yang dibebankan pada APBD 2016,” kata Bupati Melawi, Panji.

Dana DAK Melawi sendiri awal tahun ini mencapai Rp 270 miliar. Dengan pemangkasan 10 persen, maka Melawi kehilangan kurang lebih Rp 27 miliar. Sementara kelebihan transfer pada APBD 2013 mencapai Rp 15 miliar, sehingga di awal APBD Melawi berjalan sudah terpangkas kurang lebih Rp 41 miliar.

“Hanya setelah APBD berjalan sekarang kita belum ada pemotongan lagi. Tapi mudah-mudahan jangan sampai dipangkas kembali karena akan banyak mempengaruhi belanja kita. Dari surat yang dikeluarkan Kemendagri, kita tidak kena sepertinya,” jelas Panji.

Panji sendiri mengakui  dampak luar biasa dari pemangkasan tersebut. Karena beberapa kegiatan yang telah disetujui dan direncanakan sebelumnya tak bisa direalisasikan. Namun, untuk proyek berjalan tahun ini masih aman karena Melawi tak termasuk daerah yang terpangkas dana transfernya.

Sebelumnya, Pemerintah akan kembali memangkas anggaran belanja negara untuk kedua kalinya pada tahun ini, yang kali ini direncanakan sebesar Rp133,8 triliun. Langkah ini diambil guna meredam pelebaran defisit menyusul tidak tercapainya target penerimaan perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun ini akan meleset sekitar Rp219 triliun dari target Rp1.539,2 triliun di APBNP 2016.  Untuk menjaga kredibilitas APBN, ia mengusulkan agar anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dikurangi.
“Langkah yang tadi disampaikan dalam sidang kabinet adalah mengurangi belanja Rp65 triliun di K/L dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun,” jelasnya.

Menurutnya, target pemangkasan anggaran tertuju pada belanja-belanja yang betul-betul tidak prioritas. “Terutama berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan dan bahkan termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang belum dianggap prioritas saat ini,” tegasnya.

Untuk merombak postur APBNP 2016, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas akan menyisir pos-pos belanja K/L dan transfer ke daerah yang memungkinkan untuk dipangkas.

Dia menjamin penghematan anggaran yang dilakukan tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk melakukan belanja prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, belanja  pendidikan, pemberian tunjangan profesi guru, dan tunjangan kesehatan.

“Kami juga akan melihat beberapa pengeluaran untuk daerah, yang memang bisa dikurangi. Tapi itu lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil,”tuturnya.

Menkeu Sri Mulyani menambahkan pemangkasan anggaran dana transfer ke daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2016 meningkat menjadi Rp72,95 triliun dari rencana pemangkasan sebelumnya Rp68,8 triliun.

“Penghematan diperkirakan sebesar Rp72,95 triliun yang bersumber dari transfer ke daerah Rp70,13 triliun dan Dana Desa Rp2,81 triliun,” katanya.

Pemangkasan tansfer ke daerah sendiri terdiri dari Dana Transfer Umum sebesar Rp40,35 triliun dan Dana Transfer Khusus Rp29,78 triliun.

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp20,9 triliun di mana penundaan penyaluran sebagian DBH Pajak sebesar Rp16,8 triliun, yang dikenakan terhadap daerah penghasil yang mempunyai kapasitas fiskal dan posisi saldo kas daerah sampai akhir 2016.

“Penghematan alamiah penyaluran DBH akibat adanya penurunan penerimaan negara yang dibagi-hasilkan sebesar Rp4,1 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk Dana Transfer Khusus terdiri dari penghematan secara alamiah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp6 triliun dan penghematan DAK nonfisik Rp23,79 triliun.

Penghematan DAK nonfisik yaitu tunjangan profesi guru Rp23,4 triliun karena penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh tunjangan tersebut karena pensiun.

Untuk penghematan Dana Desa sebesar Rp2,8 triliun sendiri karena adanya daerah yang diperkirakan tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran berupa Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa dari kabupaten/kota ke desa.

Sekjen Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Nurdin Abdullah menyatakan,  pemotongan anggaran Rp 133,8 triliun, yang Rp 68,8 triliun adalah anggaran transfer ke daerah, membuat pemerintah daerah menjerit.

“(Pemerintah daerah) menjerit. Itu kan kita kehilangan kepercayaan oleh masyarakat. Barang yang sudah diputuskan,  dan mereka sudah dapat daftarnya semua, kegiatan-kegiatan kita, tiba-tiba dibatalkan. Apa alasan kita kepada masyarakat?” kecamnya.

Nurdin memaparkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi karena kebijakan pemotongan anggaran. Pertama, kesulitan menghadapi kontraktor yang sudah memenangkan tender proyek.

“Kedua, kesulitannya adalah bagaimana membayar mereka. Karena itu, kita sangat berharap ada kearifan pemerintah untuk tidak hanya memotong, tapi ada solusi yang diberikan,” ujarnya.

Misalnya, lanjut Nurdin, apakah dengan anggaran yang dipotong ini bisa dikembalikan tahun depan. “Itu kan solusi, tapi kalau tidak kan kita repot. Kalau itu dijadikan solusi, kita bisa melakukan negosisasi dengan rekanan-rekanan yang sudah berharap mengerjakan,” ujar Bupati Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Solusi lain yang juga diharapkan Apkasi, lanjut Nurdin, pemerintah pusat memberikan jaminan hukum kepada para kepala daerah. Jika ada efek hukum dari kebijakan yang diambil karena pemotongan anggaran tersebut, Nurdin berharap para kepala daerah dilindungi.

“Tidak mudah lho (mengatasi dampak pemotongan anggaran), bisa digugat. Dari sisi penegakan hukum, ya bisa saja kenapa melakukan tender uangnya tidak ada,” ulas doktor agrikultur dari Universitas Kyushu, Jepang, ini.

Apkasi, lanjut Nurdin, memahami keinginan pemerintah pusat membuat stabil postur APBN lewat pemangkasan anggaran ini. Apkasi mendukung, namun meminta solusi. Apkasi juga berharap kebijakan pemotongan anggaran ini tak terulang di kemudian hari. (MN, CNN)