Miris, Banyak Guru Di Daerah Pedalaman Tak Dapat Tunjangan Terpencil

oleh

Joko WahyonoMELAWINEWS.COM, MELAWI – Mengajar di daerah terpencil yang jauh dari ibukota, ditambah ketiadaan akses transportasi yang memadai belum menjamin seorang guru bisa mendapat tunjangan daerah terpencil. Terbatasnya kuota yang disediakan pemerintah menyebabkan tak seluruh guru bisa mendapatkan tunjangan tersebut.

“Tahun ini kita usulkan 480 guru yang menurut dinas pendidikan memang layak mendapatkan tunjangan terpencil. Namun justru yang disetujui oleh Kemendikbud hanya 64 orang. Inilah yang menjadi polemik, karena yang memutuskan mendapatkan tunjangan tersebut langsung dari kementerian,” kata Kepala Dinas Pendidikan Melawi, Joko Wahyono.

Diterangkan Joko, penetapan tunjangan terpencil atau tunjangan khusus ini diawali dengan penetapan daerah khusus oleh Kementerian Desa dan PDT. Jadi desa yang masuk daerah tertinggal nantinya di SK kan oleh Kemendesa.

“Kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan desa tertinggal oleh bupati Melawi. Dan untuk pemilihan guru yang bisa mendapat tunjangan tersebut adalah guru yang bertugas di daerah tertinggal sesuai dengan SK bupati ini,” paparnya.

Sementara untuk keputusan penerima tunjangan khusus dikeluarkan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Penjaringan dilakukan sepenuhnya oleh Kemendikbud melalui aplikasi dapodik.

“Sejumlah syarat harus dipenuhi oleh guru yang dinominasikan mendapat tunjangan khusus yakni harus mengajar 24 jam sesuai kualifikasi pendidikannya, dan data guru yang bersangkutan juga harus sesuai dengan aplikasi dapodik,” jelas Joko.

Diakui Joko, kerap kali muncul permasalahan bahkan kecemburuan sosial dari sejumlah guru, karena tak jarang ada guru yang bertugas jauh di pedalaman malah tak mendapatkan tunjangan tersebut. Sementara ada guru yang bertugas di dalam kota kecamatan, namun bisa mendapatkan tunjangan ini.

“Ya kadang-kadang realita di lapangan, Kemendesa ini keliru menetapkan daerah terpencil atau daerah khusus. Ada yang dekat kota masuk kategori terpencil. Seperti tahun lalu, desa Nanga Sayan yang ada dalam kota kecamatan masuk kategori khusus, sementara desa jauh di pedalaman Sokan justru malah tidak,” katanya.

Disdik, kata Joko sudah berusaha untuk mengklarifikasi data tersebut. Namun, komunikasi dengan pihak Kemendikbud apalagi Kemendesa sulit untuk dilakukan.

“Sementara usulan guru yang menjadi calon penerima tunjangan khusus ini dilakukan setiap tahun oleh Disdik secara online. Kita sendiri tidak mengajukan nama-nama, hanya mencentang langsung pada aplikasi online. Maka guru yang masuk kategori, selalu kita usulkan semua,” katanya.

Besaran tunjangan khusus ini, kata Joko memang lumayan. Untuk guru PNS tunjangannya sebesar gaji satu bulan. Sementara untuk guru honor atau honor yayasan mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan.

Tuntutan pemerataan tunjangan terpencil serta penambahan kuota tunjangan dari pusat ini sendiri juga disuarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Melawi saat aksi di Pontianak terkait dana BOS akhir Juli lalu. Tuntutan ini disuarakan mengingat banyak guru yang sebenarnya lebih layak mendapatkan tunjangan tersebut bahkan telah bertugas bertahun-tahun di daerah pedalaman tak juga mendapatkan tunjangan terpencil. (MN)